Menggali Alasan Mengapa Pemerintah Meluncurkan Program Pendidikan Guru Pengerak

Berdasarkan salinan edaran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 per tanggal 22 Juni diatur mengenai Pendidikan Guru Penggerak. Mempertimbangkan cita-cita untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berfokus pada peningkatan proses dan hasil belajar siswa, dibutuhkan langkah pasti untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan pembelajaran bagi guru melalui guru penggerak. Karena dalam perencanaannya belum terdapat peraturan mengenai Guru Penggerak, maka Peraturan Menteri ini hadir sebagai landasan dalam mengatur adanya guru penggerak.

Permendikbudristek No. 26 tahun 2022 mengatur berbagai aspek dan pengertian mengenai pendidikan guru penggerak. Dalam pasal 1 dijelaskan mengenai kriteria Guru Penggerak, di mana Guru Penggerak ialah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Mereka merupakan guru yang telah dibekali sertifikat Guru Penggerak yang telah diuji oleh instruktur, pengajar praktik, dan fasilitator.

Di pasal 2 dalam Permendikbudristek No. 26 tahun 2022 dijelaskan mengenai tujuan dibentuknya pendidikan Guru Penggerak. Guru Penggerak dibentuk agar memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, dan merefleksikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini dan di masa yang akan datang dengan berbasis data. Guru Penggerak juga ditujukan sebagai fasilitator dalam mengembangkan visi misi satuan pendidikan bersama orang tua, rekan sejawat, dan komunitas lain. 

Selain itu, tujuan pendidikan Guru Penggerak yang diatur dalam Permendikbudristek No. 26 tahun 2022 juga untuk mengembangkan kompetensi secara mandiri dan berkelanjutan berdasar hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran. Terakhir, melalui pendidikan Guru Penggerak dimaksudkan agar guru dapat menumbuhkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, raga, dan pikir bersama rekan sejawat dan komunitas secara suka rela.

Pasal 3 dalam peraturan tersebut mengatur tentang prinsip Pendidikan Guru Penggerak dimana pendidikan dilakukan dengan landasan profesional, transparan, akuntabel, terbuka, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sementara pasal 4 dalam peraturan tersebut menyebutkan sasaran dari pendidikan Guru Penggerak yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Di pasal 5 disebutkan mengenai penyelenggara pendidikan Guru Penggerak yaitu Direktorat Jenderal melalui kementerian yang bekerjasama dengan pemerintah daerah atau masyarakat. Di pasal 6 dalam peraturan diatur mengenai persyaratan agar seorang guru dapat mengikuti pendidikan sebagai Guru Penggerak dan di pasal 7 disebutkan mengenai tahap-tahap seleksi yang harus dilalui agar bisa lolos seleksi pendidikan Guru Penggerak.

Dalam pasal 8 menyambung dari pasal selanjutnya, dibahas mengenai pembelajaran pendidikan Guru Penggerak yang dilalukan secara daring dan luring. Pasal 9 mengatur mengenai beban belajar Pendidikan Guru Penggerak minimal 310 jam pelajaran dan maksimal 400 jam pelajaran. Sementara di pasal 10 membahas mengenai rekognisi yang diberikan dalam pendidikan Guru Penggerak.

Penilaian proses pembelajaran berupa hasil penugasan, praktik, dan observasi diatur dalam pasal 11. Selanjutnya kriteria kelulusan dan sertifikat Guru Penggerak diatur dalam pasal 12 dan pasal 13. Dalam pasal 14 dijelaskan mengenai jaminan mutu pendidikan Guru Penggerak dan evaluasi pelaksanaan. Sementara di pasal 15 dijelaskan mengenai anggaran pelaksanaan Pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dengan ketentuan perundang-undangan.

 Di bagian akhir, pasal 16-18 dalam peraturan ini membahas mengenai petunjuk teknis, penggunaan sertifikat, dan masa berlaku peraturan sesuai dengan tanggal diundangkan.